BAB XII — MEDIA PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN LAPORAN AP DAN KAP KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 41
POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) AP dan/atau KAP menyampaikan:a. permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;b. permohonan persetujuan penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa pada sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4);c. permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dand. permohonan pengunduran diri AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.(2) KAP menyampaikan laporan dan/atau koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan kegiatan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan/atau ayat (2) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.(3) Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian permohonan dan/atau laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), AP dan/atau KAP menyampaikan permohonan dan/atau laporan dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, pedoman pengisian, dan aplikasi penyampaian untuk permohonan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.