BAB XI — PENYAMPAIAN LAPORAN DARI AP DAN KAP KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 40
POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) KAP yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.(2) KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis yang disertai batas waktu perbaikan.(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului instruksi tertulis.(4) AP yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian:a. laporan bagi AP dan KAP yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 39 ayat (1); ataub. koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).