BAB XI — PENYAMPAIAN LAPORAN DARI AP DAN KAP KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 39
POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) KAP wajib menyampaikan laporan perubahan data AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan bukti pendukung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan atau pemberitahuan perubahan data dari Menteri.(2) Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:a. perubahan izin usaha KAP;b. perubahan alamat KAP;c. perubahan susunan Rekan KAP;d. perubahan pemimpin KAP;e. pencabutan izin AP oleh Menteri;f. AP meninggal dunia;g. pencabutan izin KAP oleh Menteri;h. perubahan kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing;i. penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan Menteri; dan/atauj. perpanjangan izin AP.(3) Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i disampaikan oleh KAP secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.(4) Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan oleh KAP secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.(5) Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KAP menyampaikan laporan dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.(6) Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem pengelolaan administrasi AP dan/atau KAP untuk penginian data dan informasi mengenai AP dan/atau KAP yang tercatat pada daftar AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan:a. perubahan data AP dan/atau KAP dari Menteri; dan/ataub. informasi dari pihak lain.(7) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah tersedia, KAP tidak diwajibkan menyampaikan laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.