Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XII — MEDIA PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN LAPORAN AP DAN KAP KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 43

POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan, bagi: a. Bank, dengan alamat: 1. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau 2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank; b. Pihak di sektor Pasar Modal, ditujukan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait; dan c. Pihak di sektor IKNB, ditujukan kepada Departemen Pengawasan IKNB terkait.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 43 POJK 9/2023

PDF naskah resmi, halaman 25

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 50

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH