Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Selama terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, AP wajib tetap memenuhi persyaratan:
a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
b. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
c. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
d. tidak memiliki rangkap jabatan; dan
e. berkedudukan sebagai Rekan AP pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Selama terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, KAP wajib tetap memenuhi persyaratan:
a. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
b. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan AP yang berkedudukan sebagai pemimpin KAP yang terdaftar dan aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. tidak sedang menjalin kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang sedang menjalani sanksi berupa pembatasan kerja sama dengan KAP dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) AP dan/atau KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis yang disertai batas waktu perbaikan.
(4) Dalam hal AP dan/atau KAP telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau ayat (2) setelah batas waktu yang ditetapkan, AP dan/atau KAP dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan.
(5) AP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan.
(6) AP dan/atau KAP yang tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau ayat (2) setelah masa pembekuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 17 POJK 9/2023
PDF naskah resmi, halaman 11