POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) AP dan KAP yang memberikan jasa kepada Pihak merupakan AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan minimal:a. memiliki izin yang masih berlaku dan aktif dari Menteri;b. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;c. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet; dand. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.(3) Bagi AP, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambahkan persyaratan:a. tidak memiliki rangkap jabatan;b. berkedudukan sebagai Rekan AP pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; danc. memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP.(4) Bagi KAP selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan persyaratan:a. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan AP yang berkedudukan sebagai pemimpin KAP yang terdaftar dan aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; danb. bagi KAP yang memiliki kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, kerja sama paling sedikit mencakup kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing kepada KAP.(5) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan persyaratan pendaftaran AP dan/atau KAP.(6) KAP dapat dikategorikan sebagai KAP yang sama dengan ketentuan:a. nama KAP tidak berubah dan tidak terjadi perubahan komposisi AP lebih dari 50% (lima puluh persen); ataub. terdapat pendirian atau perubahan nama KAP, namun komposisi AP 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal dari KAP yang sebelumnya.