POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Permohonan pendaftaran AP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) disertai pindaian dokumen minimal:a. izin yang masih berlaku dari Menteri;b. daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;c. Kartu Tanda Penduduk;d. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;e. Nomor Pokok Wajib Pajak;f. sertifikat program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;g. perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris mengenai AP sebagai Rekan pada KAP persekutuan atau izin sebagai KAP berbadan usaha perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; danh. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup yang menyatakan bahwa AP:1. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;2. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;3. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan4. tidak memiliki rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a.(2) Permohonan pendaftaran KAP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4), disertai pindaian dokumen minimal:a. izin usaha yang masih berlaku dari Menteri;b. akta pendirian KAP beserta perubahan terakhir;c. Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha;d. surat persetujuan dari Menteri mengenai pencantuman nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, jika KAP bekerjasama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing;e. perjanjian kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, bagi KAP yang bekerjasama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang minimal mencakup kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing kepada KAP; danf. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh pemimpin KAP, yang menyatakan bahwa:1. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;2. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet; dan3. tidak sedang menjalin kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang sedang menjalani sanksi berupa pembatasan kerja sama dengan KAP dari Otoritas Jasa Keuangan.