Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — PENYAMPAIAN LAPORAN DARI PIHAK KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 13

POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian laporan sehingga Pihak tidak dapat menyampaikan laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Pihak terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan: a. secara langsung kepada Pihak; b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; c. melalui media elektronik; dan/atau d. media lainnya. (2) Pihak menyampaikan laporan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teratasi. (3) Pihak yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan. (4) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan secara luring kepada satuan kerja pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan, bagi: a. bank, dengan alamat: 1. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau 2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank; b. Pihak di sektor Pasar Modal, ditujukan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait; dan c. Pihak di sektor IKNB, ditujukan kepada Departemen Pengawasan IKNB terkait.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 13 POJK 9/2023

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 50

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH