BAB V — PENYAMPAIAN LAPORAN DARI PIHAK KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 14
POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pihak yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.(2) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis yang disertai batas waktu perbaikan.(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului instruksi tertulis.(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi Pihak yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).