Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — PENYAMPAIAN LAPORAN DARI PIHAK KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 12

POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pihak wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: a. penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan melampirkan dokumen: 1. penunjukan AP dan KAP disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan 2. hasil penilaian sendiri yang diterima dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara Pihak dan KAP ditandatangani; dan b. realisasi penggunaan jasa AP dan KAP, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap dan benar. (3) Pihak wajib menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian laporan dan koreksi laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pihak menyampaikan laporan dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain, batas waktu penyampaian laporan pada hari kerja berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, pedoman pengisian, dan aplikasi penyampaian untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 POJK 9/2023

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 50

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH