BAB III — SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Kelima — Penanggung Jawab, Audit Internal, serta Kebijakan dan Prosedur Pelaporan

Pasal 17

POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara wajib melakukan audit internal terhadap pelaksanaan Sistem Pelaporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Audit internal pelaksanaan Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup pelaporan dan permintaan Informasi Penerima Dana.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 17 POJK 8/2026

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH