BAB III — SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Kelima — Penanggung Jawab, Audit Internal, serta Kebijakan dan Prosedur Pelaporan
Pasal 18
POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyampaian Data Transaksi Pendanaan yang paling sedikit memuat:a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang melakukan verifikasi dan menyampaikan Data Transaksi Pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan;b. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data;c. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan ketepatan waktu Data Transaksi Pendanaan; dand. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan atau keadaan kahar.
Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.