BAB III — SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Kelima — Penanggung Jawab, Audit Internal, serta Kebijakan dan Prosedur Pelaporan
Pasal 16
POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas pelaporan Data Transaksi Pendanaan.(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi:a. menyampaikan Data Transaksi Pendanaan;b. melakukan verifikasi Data Transaksi Pendanaan;c. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna Sistem Pelaporan di internal Penyelenggara; dand. melakukan pengamanan data informasi Pengguna.(3) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas (segregation of duties), serta disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara.(4) Penyelenggara wajib melaporkan hasil penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Penyelenggara memperoleh persetujuan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.(5) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib:a. melaporkan perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan; danb. melakukan penyesuaian hak akses pengguna Sistem Pelaporan di internal Penyelenggara,paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal efektif perubahan.
Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.