Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VII — PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LJKNB DAN/ATAU PIHAK PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI · BAB VII Bagian Ketiga — Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh Pihak Penyedia Jasa

Pasal 26

POJK 4/POJK.05/2021 — Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) LJKNB wajib memuat rencana penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dalam rencana pengembangan Teknologi Informasi LJKNB. (2) Realisasi rencana penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi wajib dilaporkan sebagai bagian dari laporan realisasi rencana bisnis. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi LJKNB yang wajib menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 26 POJK 4/POJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 27

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 119 POJK 10/POJK.05/2022; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 10/POJK.05/2022

Status di JDIH