BAB VII — PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LJKNB DAN/ATAU PIHAK PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI · BAB VII Bagian Ketiga — Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh Pihak Penyedia Jasa

Pasal 25

POJK 4/POJK.05/2021 — Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) LJKNB wajib menyelenggarakan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi di wilayah Indonesia. (2) Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa di wilayah Indonesia. (3) Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang: a. memenuhi prinsip kehati-hatian; b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (4); dan c. memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 25 POJK 4/POJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 26

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 119 POJK 10/POJK.05/2022; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 10/POJK.05/2022

Status di JDIH

Pasal 30 huruf a dicabut oleh POJK 10/POJK.05/2022