BAB III — INKLUSI KEUANGAN · BAB III Bagian Ketiga — Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

Pasal 21

POJK 3/2023 — Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal PUJK memiliki produk dan/atau layanan yang bersifat sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas, PUJK wajib: a. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan tersebut kepada calon Konsumen sesuai dengan segmentasi dan target yang ditetapkan; dan b. menerima dan melakukan proses penelaahan terhadap kelayakan calon Konsumen atas pengajuan pemanfaatan produk dan/atau layanan tersebut dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 21 POJK 3/2023

PDF naskah resmi, halaman 16

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 121 ayat (1) huruf g POJK 22/2023; JDIH OJK: Berlaku (Dicabut Sebagian)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 22/2023

Status di JDIH

Pasal 14 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 25 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 26 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 27 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 28 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 29 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 3 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 32 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 36 dicabut oleh POJK 22/2023