Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — INKLUSI KEUANGAN · BAB III Bagian Ketiga — Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

Pasal 20

POJK 3/2023 — Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyediaan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi: a. penciptaan produk dan/atau layanan baru; atau b. pengembangan produk dan/atau layanan, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. (2) Penciptaan produk dan/atau layanan baru atau pengembangan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan: a. kebutuhan dan kemampuan target Konsumen; b. karakteristik produk dan/atau layanan masing-masing PUJK; dan c. kesesuaian risiko dan biaya. (3) Penciptaan produk dan/atau layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk: a. menciptakan produk dan/atau layanan yang bersifat umum; b. menciptakan produk dan/atau layanan yang bersifat sederhana; c. menciptakan produk dan/atau layanan tematik; dan/atau d. melaksanakan program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. (4) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk: a. mengembangkan produk dan/atau layanan yang bersifat umum; b. mengembangkan produk dan/atau layanan yang bersifat sederhana; c. mengembangkan produk dan/atau layanan tematik; dan/atau d. melaksanakan program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 20 POJK 3/2023

PDF naskah resmi, halaman 15

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 121 ayat (1) huruf g POJK 22/2023; JDIH OJK: Berlaku (Dicabut Sebagian)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 22/2023

Status di JDIH