Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Jika ada orang hilang atau meninggalkan tempat diamnya tanpa mengurus pemeliharaan harta bendanya, maka setiap bawahan polisi wajib, setiap orang yang berkepentingan berhak untuk memberitahukan hal itu kepada pengadilan negeri, ketua itu wajib pergi dengan segera bersama-sama dengan orang yang memberitahukan itu ke rumah orang yang hilang atau tidak ada itu, dan menjaga dengan penyegelan atau dengan cara lain yang patut, supaya jangan satu pun dari budel yang tidak dipelihara itu diambil orang.
(2) Berita acara tentang tindakan itu hendaklah dikemukakan oleh ketua pada pengadilan negeri berikutnya; jika temyata perlu, pengadilan negeri akan melimpahkan pemeliharaan budel itu buat sementara kepada pengurus budel (boedelmeester) atau badan seperti itu, yang telah atau akan dikuasakan untuk itu.
(3) Jika harta budel itu, menurut undang-undang yang berlaku tentang itu, tidak boleh diurus oleh badan-badan termaksud di atas, maka hendaklah diusahakan supaya harta budel itu diurus dengan cara lain yang sedemikian rupa, sehingga boleh dianggap akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi orang yang berkepentingan.
(4) Dengan alasan bahwa harta budel itu hanya sedikit, pengadilan negeri juga berwenang untuk menyerahkan pemeliharaannya kepada orang yang ditunjuknya dari keluarga sedarah atau keluarga semenda orang yang hilang atau tidak ada itu, atau kepada suami atau istrinya, dengan satu kewajiban saja, yaitu akan mengembalikan barang itu atau harganya sesudah dipotong segala utang yang sudah dibayar sementara itu, tanpa memberikan suatu hasil atau pendapatan kepada orang yang hilang atau tidak ada itu, kalau ia kembali.
(5) Jika ketua berhalangan, maka segala tindakan tersebut pada ayat (1) pasal ini, boleh dilakukan oleh panitera pengadilan negeri atau oleh pegawai lain yang dikuasakan oleh ketua; dalam dua puluh empat jam sesudah tugas itu dilakukan, panitera atau pejabat itu harus menyampaikan berita acaranya kepada ketua itu.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Sitasi: Pasal 235 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44
PDF naskah resmi, halaman 25