BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 6 — Hal Mengadili Perkara Istimewa
Pasal 234a
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Atas tuntutan magistraat, pengadilan negeri, dengan penetapan sederhana, berhak juga memerintahkan orang dewasa dimasukkan ke suatu tempat bekerja yang tersedia untuk itu, yakni orang yang dinyatakan oleh kepala departemen sosial sebagai pengatur yang malas bekerja serta yang tidak mempunyai cukup nafkah hidup, jika ia melanggar ketertiban umum karena minta-minta, karena merisaukan atau karena kelakuannya bertentangan dengan keadaan masyarakat yang baik.(2) Tuntutan termaksud dalam ayat (1) itu tidak dikabulkan, sebelum orang yang dituntut itu didengar atau setidak-tidaknya dipanggil dengan sah. Pengadilan negeri mengambil keputusan berdasarkan pemberitahuan dan laporan yang dia, tetapi berhak mendengar saksi-saksi yang dapat memberi keterangan lebih lanjut tentang kejadian itu.(3) Penetapan tersebut dalam kedua ayat di atas berkekuatan satu tahun lamanya; jangka waktu itu selalu dapat ditambah dengan satu tahun lagi kalau ada tuntutan seperti itu; dalam semua hal itu, kepala departemen sosial berhak melepaskan orang yang bersangkutan dari tempat itu setiap waktu, bila keadaannya yang menyebabkan ia dimasukkan itu tidak ada lagi atau bila keadaan badannya atau pikirannya tidak mengizinkan ia tinggal lebih lama di tempat itu.(4) Barang siapa dituntut supaya ditambah waktunya, di tempat itu selama pemeriksaan pengadilan negeri. Kalau tuntutan itu ditolak pengadilan negeri, maka jika magistraat pada pengadilan negeri menyatakan akan minta banding tentang penetapan itu, orang yang bersangkutan tetap tinggal di tempat itu selama pemeriksaan pengadilan tinggi (raad van justitie).(5) Penetapan yang dijatuhkan pengadilan negeri menurut pasal ini boleh dijalankan seketika itu juga.(6) Surat-surat yang perlu untuk menuntut memasukkan orang ke tempat bekerja dan penetapan-penetapan hakim, bebas dari meterai.(7) Hal menunjuk tempat bekerja termaksud dalam ayat (1) itu dan hal-hal lain yang perlu untuk penerapan pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.