Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 6 — Hal Mengadili Perkara Istimewa

Pasal 234

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Mengenai orang yang kelakuannya selalu tidak baik dan melewati batas, atau orang yang sekali-kali tidak bisa dibiarkan sendirian, atau orang yang berbahaya bagi keamanan orang lain, pengadilan negeri, atas permintaan sanak saudaranya atau atas permintaan magistraat pengadilan negeri, sesudah memeriksanya dengan patut, berkuasa untuk memerintahkan demi keamanan dan ketertiban, supaya orang itu dimasukkan ke rumah kurungan yang tersedia untuk itu, rumah sakit atau tempat lain yang layak untuk itu, dan supaya la ditahan di situ selama belum tampak jelas tanda-tanda bahwa ia sudah baik. (2) Permintaan tersebut tidak tergantung pada pengampuan, yang, jika belum dikenakan, dan jika ada cukup sebabnya, boleh diniinta pada waktu itu juga atau kemudian, menurut peraturan di atas. (3) Ketentuan ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi orang yang berpenyakit mengerikan, minta-minta di hadapan umum atau mengembara tanpa mata pencaharian, atau mempergunakan nasibnya untuk mengganggu orang lain, tetapi dengan pengertian bahwa: a. orang itu hanya boleh dimasukkan ke rumah kurungan atau rumah yang dinyatakan baik untuk itu oleh kepala daerah sesudah bermupakat dengan kepala dinas kesehatan rakyat; jika perlu, kepala daerah boleh memberikan beberapa syarat untuk pernyataan baik itu, sesudah bermupakat dengan kepala dinas kesehatan tersebut; b. orang yang dikenakan keputusan hakim seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh dimasukkan ke rumah kurungan atau rumah sakit yang diperuntukkan bagi orang yang menderita penyakit menular tertentu, jika belum dinyatakan dengan surat oleh dokter, - sedapat mungkin seorang ahli yang mendiagnosa penyakit itu - bahwa orang itu menderita penyakit menular itu atau diperkirakan benar-benar menderita penyakit itu; dokter itu haruslah dokter yang ditunjuk oleh kepala daerah sesudah bermupakat dengan inspektur atau wakil inspektur dinas kesehatan rakyat yang bersangkutan; c. atas permintaan orang yang berkepentingan atau sanak saudaranya atau magistraat, pengadilan negeri hendaklah melepaskan orang yang ditahan sementara menurut peraturan tersebut, jika ia dianggap tak perlu lagi ditahan berhubung dengan semua hal yang menyebabkan ia ditahan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 234 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 24

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH