BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 6 — Hal Mengadili Perkara Istimewa

Pasal 236

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Terhadap penetapan pengadilan negeri yang diambil menurut pasal 231, 232, 234, 234a dan 235, boleh dimintakan banding kepada pengadilan tinggi. Permintaan akan banding itu boleh diajukan dalam waktu tiga puluh hari sesudah tanggal penetapan itu, dan dicatat menurut cara yang ditentukan untuk keputusan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi memutuskan tanpa mendengar orang yang bersangkutan. (2) Penetapan yang diambil menurut pasal 234 dan 234a, dijalankan oleh atau atas perintah pegawai termaksud dalam pasal 325 ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 236 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 25

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 377 dicabut oleh UU 30/1999