BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 5 — Pelaksanaan Keputusan Hakim
Pasal 218
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Debitur yang tidak mengajukan perlawanan menurut cara tersebut dalam pasal 213, tidak kehilangan hak untuk meminta pengadilan negen membatalkan pengurungannya, jika menurut keterangannya penyanderaan itu berlawanan dengan peraturan pasal 211 atau 212 atau dengan hukum karena sebab lain.(2) Untuk mencapai maksud itu ia harus mengajukan surat permintaan kepada ketua pengadilan negeri dengan perantaraan juru penjara.(3) Jika debitur itu tidak pandai menulis, maka hendaklah ia diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya itu dengan lisan kepada ketua, yang akan mencatat atau menyuruh mencatat hal itu.(4) Perkara itu dikemukakan oleh ketua dalam persidangan pengadilan negeri berikutnya, dan diputuskan oleh pengadilan negeri itu dengan sepatutnya menurut pendapatnya, jika perlu, sesudah memeriksa debitur itu dan kreditur yang mendapat izin untuk menyuruh menyanderakan itu.(5) Demikian pula diperbuat, jika debitur itu beranggapan bahwa ia dapat mengemukakan alasan yang sah untuk melepaskan dirinya dari penyanderaan, kecuali alasan tersebut pada pasal 216, yang diputuskan oleh ketua sendiri.(6) Dalam semua hal ini, boleh diminta banding atas keputusan pengadilan negeri, tetapi dalam pada itu keputusan hakim itu boleh juga dilaksanakan lebih dulu.(7) Peraturan pasal 188 sampai dengan pasal 194 beriaku dalam hal meminta banding itu.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.