BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 5 — Pelaksanaan Keputusan Hakim
Pasal 219
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Debitur yang penyanderaannya dibatalkan atau debitur yang dilepaskan karena persekot biaya untuk pemeliharaannya tidak dibayar, tidak boleh disandera lagi karena utang itu, jika belum lewat sekurang-kurangnya delapan hari sesudah ia dilepaskan.(2) Jika pembebasan itu diperintahkan karena persekot belanja untuk pemeliharaannya tidak dibayar, maka kreditur tidak boleh meminta supaya debitur itu disandera lagi, jika ia tidak membayar persekot belanja pemeliharaan untuk tiga bulan lamanya.(3) Waktu selama debitur itu menjalani penyanderaan, bagaimanapun juga, harus dikurangkan dari jangka waktu yang diizinkan untuk menyandera orang dalam beberapa hal.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.