BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 5 — Pelaksanaan Keputusan Hakim
Pasal 217
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
Debitur yang disandera dengan sah, memperoleh kebebasan yang tidak dapat ditarik kembali:10. jika kebebasan itu diperolehnya karena kreditur memberikan izin untuk itu, entah dengan akta otentik, entah dengan pernyataan lisan, kepada panitera pengadilan negeri, yang wajib mencatat pernyataan itu dalam daftar tersebut pada pasal 222;20. jika kebebasan itu diperolehnya karena membayar atau menyimpan dengan sah pada kantor panitera pengadilan negeri sejumlah uang yang harus dibayar kepada orang yang menyunih melaksanakan paksaan badan itu serta bunganya, biaya perkara yang telah diselesaikan, biaya penyanderaan dan persekot biaya pemeliharaan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.