Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 5 — Pelaksanaan Keputusan Hakim

Pasal 216

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Segala biaya pemeliharaan debitur yang disandera itu ditanggung oleh kreditur, dan dibayar lebih dulu kepada penjaga penjara, tiap-tiap kali untuk tiga puluh hari lamanya, menurut peraturan tentang hal itu, yang sudah atau akan diadakan oleh pemerintah (Gubernur Jenderal). (2) Jika kreditur itu tidak memenuhi kewajibannya sebelum hari yang ketiga puluh satu, maka atas permintaan debitur itu atau atas permintaan penjaga penjara, ketua pengadilan negeri dengan segera memberi perintah, supaya debitur itu dilepaskan dari penjara. (3) Pelaksanaan perintah itu, dalam hal ini dan dalam hal-hal yang lain, harus diberitahukan oleh penjaga penjara dalam dua puluh empat jam kepada panitera pengadilan negeri.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 216 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 21

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH