Sebelum Menandatangani Kontrak:

Ringkasan

Panduan ini membantu direksi memeriksa dua hal sebelum menandatangani kontrak komersial dengan perusahaan lain: (1) apakah penandatangan berwenang dan perusahaan siap melaksanakan kontrak tersebut, dan (2) apakah sepuluh klausul inti telah dibaca dan dipahami. Panduan ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kontrak tertentu. Isi kontrak, anggaran dasar, dan fakta setiap perusahaan berbeda, sehingga hasil pemeriksaan pada satu kontrak belum tentu berlaku untuk kontrak lain.

Kapan panduan ini relevan

Panduan ini disusun untuk kontrak komersial umum antarperusahaan, misalnya jual beli, jasa, kerja sama, dan distribusi, baik ketika direksi menerima rancangan dari pihak lawan maupun ketika menyusunnya sendiri.

Tahap 1: kewenangan penandatangan dan kesiapan internal

Periksa hal berikut sebelum membahas isi kontrak:

1. Kewenangan mewakili perseroan. Kewenangan direksi mewakili perseroan pada dasarnya luas, tetapi dapat dibatasi oleh undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Baca anggaran dasar terbaru: apakah penandatanganan harus oleh lebih dari satu direktur, atau oleh direktur tertentu?
2. Persetujuan organ lain. Anggaran dasar dapat mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris untuk perbuatan hukum tertentu. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang melampaui batas tertentu umumnya memerlukan persetujuan RUPS. Periksa apakah nilai atau sifat kontrak memicu syarat tersebut.
3. Benturan kepentingan. Direktur yang memiliki benturan kepentingan dengan pihak lawan perlu dipertimbangkan keikutsertaannya dalam penandatanganan.
4. Kemampuan melaksanakan. Pastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban kontrak dari sisi sumber daya, arus kas, perizinan, dan waktu. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, termasuk dalam hal terdapat kesalahan atau kelalaian.
5. Kewenangan pihak lawan. Minta salinan anggaran dasar, SK pengesahan, dan dokumen kewenangan penandatangan pihak lawan.

Dalam keadaan tertentu, pihak lawan yang beritikad baik tetap dapat terikat meskipun persetujuan internal tidak diperoleh. Ketentuan ini tidak seharusnya dijadikan dasar untuk melewati tahap pemeriksaan, karena dampaknya terhadap direksi secara pribadi tetap perlu dinilai dari fakta masing-masing.

Tahap 2: sepuluh klausul inti

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Karena itu, klausul yang disepakati sebaiknya dipahami sebelum ditandatangani, bukan setelah timbul masalah.

Bahasa kontrak dan bea meterai

Bahasa. Undang-undang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia, dan perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris. Ketentuan pelaksanaannya terdapat dalam peraturan presiden. Undang-undang tersebut tidak mencantumkan sanksi secara tegas. Mahkamah Agung, melalui rumusan kamar perdata dalam SEMA 3/2023, memuat pedoman bahwa perjanjian berbahasa asing tanpa terjemahan bahasa Indonesia tidak serta-merta menjadi alasan pembatalan, kecuali terbukti ada itikad tidak baik. SEMA bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, dan putusan pengadilan dapat berbeda. Panduan ini tidak menyimpulkan keabsahan kontrak tertentu; bila kontrak Anda memuat versi bahasa asing, minta advokat meninjau versi mana yang berlaku.

Bea meterai dan tanda tangan elektronik. Dokumen perjanjian pada umumnya dikenai bea meterai dengan tarif tetap Rp10.000. Untuk kontrak yang ditandatangani secara elektronik, periksa juga bahwa tanda tangan dan sistem yang digunakan memenuhi persyaratan UU ITE.

Perkiraan waktu

Peninjauan kontrak standar umumnya memerlukan sekitar 1–2 minggu kerja setelah dokumen lengkap diterima. Angka ini hanya perkiraan; waktu sebenarnya bergantung pada panjang dan kompleksitas kontrak, kelengkapan dokumen, dan jumlah putaran negosiasi. Cara honorarium ditetapkan dijelaskan di halaman Cara Honorarium Ditetapkan.

Daftar periksa dokumen untuk konsultasi

Siapkan salinannya, dan simpan dokumen asli di tempat aman. Mohon belum mengirim dokumen kepada kami sebelum kami mengonfirmasi tidak ada benturan kepentingan.

Centang hanya membantu Anda memeriksa kesiapan di layar ini. Tidak ada data yang dikirim atau disimpan.

Kesalahan umum yang perlu dihindari

1. Menandatangani tanpa memeriksa persyaratan persetujuan internal, yaitu apakah anggaran dasar mensyaratkan persetujuan Komisaris atau RUPS.
2. Menerima rancangan pihak lawan tanpa membaca lampiran dan dokumen yang dirujuk di dalamnya.
3. Klausul pembayaran, pengakhiran, dan denda tidak selaras sehingga saling bertentangan.
4. Mengabaikan klausul penyelesaian sengketa, terutama klausul arbitrase, hingga sengketa timbul.
5. Mengandalkan kesepakatan lisan yang tidak tercantum dalam kontrak.
6. Menandatangani versi bahasa yang berbeda tanpa memastikan versi mana yang berlaku.
7. Lupa memeriksa kewenangan penandatangan pihak lawan.

Kapan sebaiknya menghubungi advokat

Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan advokat bila:

• kontrak bernilai besar, berjangka panjang, atau sulit diakhiri;
• terdapat klausul arbitrase, jaminan, atau denda yang besar;
• terdapat ketidakjelasan kewenangan penandatangan atau persyaratan persetujuan internal;
• kontrak dibuat dalam bahasa asing atau melibatkan pihak asing;
• terdapat benturan kepentingan, atau pihak lawan menekan agar kontrak segera ditandatangani;
• kontrak termasuk jenis yang tidak dicakup panduan ini.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Pasal 1 angka 5, Pasal 92, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 102, dan Pasal 117
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1245, Pasal 1249, Pasal 1250, Pasal 1267, Pasal 1320, dan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3)
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
• Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4)
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, Rumusan Kamar Perdata (pedoman, bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum)
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3 dan Pasal 11
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 20 ayat (2)