BAB XV — SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

UU 40/2014 — PERASURANSIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 52 angka 22 (Pasal 71 UU 40/2014).

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21A, Pasal 22 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 28 ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan perusahaan; c. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; d. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi; g. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian; h. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi; i. denda administratif; dan/atau j. larangan menjadi Pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta besaran denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 71 UU 40/2014

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 92 UU 40/2014 (PDF hlm. 46); perubahan menurut Pasal 52 UU 4/2023; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH

Dicabut sebagian oleh UU 4/2023, mulai 12-01-2028
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 39A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 3A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 5A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 62A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 72A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 82A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 11 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 12 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 22 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 27 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 51 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 52 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 64 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 71 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 74 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 75 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 87 diubah oleh UU 4/2023