BAB XIII — PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

UU 40/2014 — PERASURANSIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengelola Statuter dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. (2) Pengelola Statuter wajib mematuhi setiap perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. (3) Pengelola Statuter mengambil alih pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak tanggal penetapan sebagai Pengelola Statuter. (4) Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Statuter juga memiliki kewenangan: a. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan pihak ketiga, yang menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan perusahaan dan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan b. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 63 UU 40/2014

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 92 UU 40/2014 (PDF hlm. 46); perubahan menurut Pasal 52 UU 4/2023; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH

Dicabut sebagian oleh UU 4/2023, mulai 12-01-2028
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 39A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 3A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 5A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 62A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 72A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 82A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 11 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 12 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 22 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 27 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 51 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 52 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 64 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 71 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 74 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 75 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 87 diubah oleh UU 4/2023