BAB IX — PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN

Pasal 41

UU 40/2014 — PERASURANSIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang bidang usahanya sejenis. (3) Untuk memperoleh persetujuan, penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; dan b. kondisi keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 41 UU 40/2014

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 92 UU 40/2014 (PDF hlm. 46); perubahan menurut Pasal 52 UU 4/2023; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH

Dicabut sebagian oleh UU 4/2023, mulai 12-01-2028
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 39A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 3A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 5A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 62A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 72A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 82A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 11 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 12 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 22 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 27 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 51 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 52 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 64 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 71 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 74 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 75 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 87 diubah oleh UU 4/2023