Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal 3A

UU 40/2014 — PERASURANSIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 52 angka 2 (Pasal 3A UU 40/2014).

(1) Prinsip Syariah dalam kegiatan perasuransian syariah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dengan membentuk peraturan untuk mengatur kegiatan perasuransian syariah. (3) Dalam rangka penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), otoritas di sektor jasa keuangan berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (4) Dalam hal lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah belum memberikan fatwa atau tidak ada fatwa atas suatu aktivitas atau produk asuransi syariah, otoritas terkait wajib berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan dapat mengikuti rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 3A UU 40/2014

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 92 UU 40/2014 (PDF hlm. 46); perubahan menurut Pasal 52 UU 4/2023; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH