BAB V — PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 27

UU 40/2014 — PERASURANSIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 52 angka 12 (Pasal 27 UU 40/2014).

(1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik. (3) Tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah. (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah. (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan sanksi terhadap Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. (7) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, calon Peserta, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 27 UU 40/2014

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 92 UU 40/2014 (PDF hlm. 46); perubahan menurut Pasal 52 UU 4/2023; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH

Dicabut sebagian oleh UU 4/2023, mulai 12-01-2028
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 39A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 3A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 5A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 62A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 72A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 82A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 11 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 12 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 22 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 27 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 51 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 52 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 64 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 71 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 74 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 75 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 87 diubah oleh UU 4/2023