BAB V — PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 22

UU 40/2014 — PERASURANSIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 52 angka 10 (Pasal 22 UU 40/2014).

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem data elektronik. (3) Pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pegawai, dan pihak terafiliasi Perusahaan Perasuransian, dilarang: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau keuangan; b. menghilangkan, tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau keuangan; dan c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau keuangan, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan. (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik. (5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 22 UU 40/2014

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 92 UU 40/2014 (PDF hlm. 46); perubahan menurut Pasal 52 UU 4/2023; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH

Dicabut sebagian oleh UU 4/2023, mulai 12-01-2028
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 21B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 39A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 3A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 5A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 62A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 72A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 73C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 82A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 11 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 12 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 22 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 27 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 51 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 52 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 64 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 71 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 74 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 75 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 87 diubah oleh UU 4/2023