Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — LAGU KEBANGSAAN · BAB V Bagian Kedua — Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 59

UU 24/2009 — BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan: a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden; b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara; c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah; d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah; e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi; f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. (2) Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan: a. sebagai pernyataan rasa kebangsaan; b. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran; c. dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan/atau d. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 59 UU 24/2009

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 622 ayat (1) huruf u UU 1/2023 (Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dicabut, berlaku 02-01-2026); JDIH BPK: Berlaku, dicabut sebagian Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 oleh UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 1/2023