BAB IV — LAMBANG NEGARA · BAB IV Bagian Ketiga — Larangan

Pasal 57

UU 24/2009 — BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Setiap orang dilarang: a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 4/PUU-X/2012, diucapkan 15-01-2013: tidak mengikat. Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Sitasi: Pasal 57 UU 24/2009

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 622 ayat (1) huruf u UU 1/2023 (Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dicabut, berlaku 02-01-2026); JDIH BPK: Berlaku, dicabut sebagian Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 oleh UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 1/2023

Pasal 66 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 67 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 68 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 69 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 70 dicabut oleh UU 1/2023
Pasal 71 dicabut oleh UU 1/2023