Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — BAHASA NEGARA · BAB III Bagian Kedua — Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 31

UU 24/2009 — BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 31 UU 24/2009

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 622 ayat (1) huruf u UU 1/2023 (Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dicabut, berlaku 02-01-2026); JDIH BPK: Berlaku, dicabut sebagian Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 oleh UU 1/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.

Diubah/dicabut oleh: UU 1/2023