Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XI — KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

UU 11/2008 — INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pasal 45 ayat (1) dicabut sejak 02-01-2026 oleh Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal II angka 1 UU 1/2024; Pasal 624 UU 1/2023; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Pasal 45 ayat (2) berakhir keberlakuannya sejak 02-01-2026 oleh Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Pasal 45 ayat (4) berakhir keberlakuannya sejak 02-01-2026 oleh Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Pasal 45 ayat (5) berakhir keberlakuannya sejak 02-01-2026 oleh Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Pasal 45 ayat (6) berakhir keberlakuannya sejak 02-01-2026 oleh Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Pasal 45 ayat (7) berakhir keberlakuannya sejak 02-01-2026 oleh Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Ayat (3) (pidana perjudian): keberlakuannya sejak 02-01-2026 tidak pasti; lihat Pasal 622 ayat (1) huruf r dan ayat (10) huruf b UU 1/2023 sebagaimana diubah UU 1/2026.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 1/2024, Pasal I angka 16 (Pasal 45).

ayat (1) dihapus. ayat (2) dihapus. (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). ayat (4) dihapus. ayat (5) dihapus. ayat (6) dihapus. ayat (7) dihapus. (8) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk: a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (9) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan. (10) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, diucapkan 29-04-2025: inkonstitusional bersyarat. Menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. (Amar Putusan angka 2, hlm. 459–460 salinan mkri.id)

Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, diucapkan 29-04-2025: inkonstitusional bersyarat. Menyatakan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. (Amar Putusan angka 3, hlm. 459–460 salinan mkri.id)

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 45 ayat (1) menurut Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal II angka 1 UU 1/2024; Pasal 624 UU 1/2023; Pasal 45 ayat (2) menurut Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023; Pasal 45 ayat (4) menurut Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023; Pasal 45 ayat (5) menurut Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023; Pasal 45 ayat (6) menurut Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023; Pasal 45 ayat (7) menurut Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023

Sitasi: Pasal 45 UU 11/2008

PDF naskah resmi, halaman 21

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 54 ayat (1) UU 11/2008 (berlaku pada tanggal diundangkan 21-04-2008, PDF hlm. 24-25); diubah UU 19/2016 dan UU 1/2024; sebagian tidak berlaku sejak 02-01-2026: Pasal 27 ayat (1), 28 ayat (2), 36, 45 ayat (1), 45A ayat (2) dicabut (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal II angka 1 UU 1/2024); Pasal 30, 31 ayat (1)-(2), 46, 47, 51 ayat (2) dicabut (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026); Pasal 27A, 28 ayat (3), 45 ayat (2), (4)-(7), 45A ayat (3) berakhir keberlakuannya (Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023); Pasal 45 ayat (3) (pidana perjudian) dicabut sejak 02-01-2026 menurut bacaan harfiah Pasal 622 ayat (1) huruf r (tidak pasti); JDIH BPK (dicek 15-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH