Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

Pasal 40A

UU 11/2008 — INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 1/2024, Pasal I angka 14 (Pasal 40A).

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik dan/atau melakukan tindakan tertentu. (3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik dikenai sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara; dan/atau d. pemutusan Akses. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 40A UU 11/2008

PDF naskah resmi

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 54 ayat (1) UU 11/2008 (berlaku pada tanggal diundangkan 21-04-2008, PDF hlm. 24-25); diubah UU 19/2016 dan UU 1/2024; sebagian tidak berlaku sejak 02-01-2026: Pasal 27 ayat (1), 28 ayat (2), 36, 45 ayat (1), 45A ayat (2) dicabut (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal II angka 1 UU 1/2024); Pasal 30, 31 ayat (1)-(2), 46, 47, 51 ayat (2) dicabut (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026); Pasal 27A, 28 ayat (3), 45 ayat (2), (4)-(7), 45A ayat (3) berakhir keberlakuannya (Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023); Pasal 45 ayat (3) (pidana perjudian) dicabut sejak 02-01-2026 menurut bacaan harfiah Pasal 622 ayat (1) huruf r (tidak pasti); JDIH BPK (dicek 15-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH