Pasal 28

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pasal 28 ayat (2) dicabut sejak 02-01-2026 oleh Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal II angka 1 UU 1/2024; Pasal 624 UU 1/2023; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Pasal 28 ayat (3) berakhir keberlakuannya sejak 02-01-2026 oleh Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 1/2024, Pasal I angka 10 (Pasal 28).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, diucapkan 29-04-2025: inkonstitusional bersyarat. Menyatakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”. (Amar Putusan angka 4, hlm. 459–460 salinan mkri.id)

Putusan MK 115/PUU-XXII/2024, diucapkan 29-04-2025: inkonstitusional bersyarat. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan kata “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.” (Amar Putusan angka 2, hlm. 303 salinan mkri.id)

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 28 ayat (2) menurut Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal II angka 1 UU 1/2024; Pasal 624 UU 1/2023; Pasal 28 ayat (3) menurut Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023

Sitasi: Pasal 28 UU 11/2008

PDF naskah resmi, halaman 15