Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VI — NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 26

UU 11/2008 — INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 19/2016, Pasal I angka 3 (Pasal 26).

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 26 UU 11/2008

PDF naskah resmi, halaman 14

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 54 ayat (1) UU 11/2008 (berlaku pada tanggal diundangkan 21-04-2008, PDF hlm. 24-25); diubah UU 19/2016 dan UU 1/2024; sebagian tidak berlaku sejak 02-01-2026: Pasal 27 ayat (1), 28 ayat (2), 36, 45 ayat (1), 45A ayat (2) dicabut (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal II angka 1 UU 1/2024); Pasal 30, 31 ayat (1)-(2), 46, 47, 51 ayat (2) dicabut (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026); Pasal 27A, 28 ayat (3), 45 ayat (2), (4)-(7), 45A ayat (3) berakhir keberlakuannya (Pasal II angka 1 UU 1/2024 jo. Pasal 624 UU 1/2023); Pasal 45 ayat (3) (pidana perjudian) dicabut sejak 02-01-2026 menurut bacaan harfiah Pasal 622 ayat (1) huruf r (tidak pasti); JDIH BPK (dicek 15-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH