BAB II — KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN · BAB II Bagian Kedua — Tugas dan Wewenang

Pasal 6

UU 9/2016 — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 6 angka 4 (Pasal 6 UU 9/2016).

Komite Stabilitas Sistem Keuangan berwenang: a. menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan; b. membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan; c. menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan; d. melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya; e. menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dan/atau kesepakatan dari anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan; f. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal; g. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan; h. mengoordinasikan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank Sistemik; dan i. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 6 UU 9/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55; UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55; UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 10 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 11 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 21 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 27 dihapus oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kedua disisipkan oleh UU 4/2023
BAB IIIA disisipkan oleh UU 4/2023
BAB IVA disisipkan oleh UU 4/2023
Paragraf 1 disisipkan oleh UU 4/2023
Paragraf 2 disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16E disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 28A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 29A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 31A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 34A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 42A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 46A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 46B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 47A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kedua diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Keempat diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kelima diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Ketiga diubah oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 18 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 19 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 20 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 26 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 30 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 4 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 41 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 7 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023