Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN · BAB IV Bagian Ketiga — Restrukturisasi Perbankan dalam Krisis Sistem Keuangan

Pasal 46

UU 9/2016 — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal Presiden memutuskan untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan, aset dan kewajiban yang masih tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan tetap menjadi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pencatatan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Dalam hal terdapat selisih lebih antara aset dan kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan, selisih lebih tersebut menambah kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berasal dari kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c. (4) Dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan, selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan dalam modal Lembaga Penjamin Simpanan dan ditutup dengan kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan. (5) Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset. (6) Penghapusbukuan dan penghapustagihan aset yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari ketentuan penghapusan aset negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara. (7) Ketentuan mengenai tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 46 UU 9/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55; UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55; UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.