BAB IV — PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN · BAB IV Bagian Ketiga — Restrukturisasi Perbankan dalam Krisis Sistem Keuangan

Pasal 41

UU 9/2016 — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 276 angka 29 (Pasal 41 UU 9/2016).

(1) Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham Bank; b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan dewan komisaris Bank atau organ lain yang setara; c. menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu dari Bank; d. menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum; e. menjual, melelang atau mengalihkan tagihan Bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur; f. mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian kekayaan, kegiatan, dan/atau manajemen Bank kepada pihak lain; g. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank secara langsung atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham Bank; h. melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal; i. menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa; j. melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang; k. meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank; l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank dan membebankan kerugian kepada modal Bank yang bersangkutan, dan dalam hal kerugian dimaksud terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi, anggota dewan komisaris atau organ yang setara, dan/atau pemegang saham, kerugian dimaksud akan dibebankan kepada yang bersangkutan; m. mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; n. membekukan aset milik pengurus Bank, pemegang saham Bank, dan/atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri; o. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank penerima atau Bank Perantara; p. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; q. menjamin pinjaman tertentu dari Bank; r. memberi pinjaman kepada Bank; dan s. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan seluruh wewenang terkait dengan penanganan Bank sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan terhadap Bank dalam penanganan Program Restrukturisasi Perbankan yang merupakan perseroan terbatas, emiten, atau perusahaan publik dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas, peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, dan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 41 UU 9/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55; UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55; UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 10 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 11 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 21 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 27 dihapus oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kedua disisipkan oleh UU 4/2023
BAB IIIA disisipkan oleh UU 4/2023
BAB IVA disisipkan oleh UU 4/2023
Paragraf 1 disisipkan oleh UU 4/2023
Paragraf 2 disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16E disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 28A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 29A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 31A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 34A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 42A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 46A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 46B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 47A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kedua diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Keempat diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kelima diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Ketiga diubah oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 18 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 19 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 20 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 26 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 30 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 4 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 41 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 7 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023