Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal 36B

UU 9/2016 — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 276 angka 28 (Pasal 36B UU 9/2016).

(1) Dalam rangka penanganan Stabilitas Sistem Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Pemerintah berwenang: a. menerbitkan Surat Berharga Negara dengan tujuan tertentu untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, badan usaha milik negara, investor korporasi, dan/atau investor ritel; b. menetapkan sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri; c. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan; d. menjalankan program pemulihan ekonomi nasional untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya; e. melakukan penyertaan modal negara melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk; f. melakukan penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah yang dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk; g. melakukan penjaminan yang dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk; dan h. menyelenggarakan program penjaminan di luar program penjaminan simpanan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan Stabilitas Sistem Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 36B UU 9/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55; UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55; UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.