BAB IV — PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN · BAB IV Bagian Kesatu — Umum

Pasal 32

UU 9/2016 — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan jika protokol manajemen krisis yang dimilikinya mengindikasikan adanya permasalahan pada bidang yang menjadi tanggung jawab setiap anggota yang dapat memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan. (2) Permintaan penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil penilaian protokol manajemen krisis anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bersangkutan yang mengindikasikan adanya permasalahan pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan memberikan informasi mengenai hasil penilaian protokol manajemen krisis yang memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (4) Penilaian mengenai status Stabilitas Sistem Keuangan didasarkan pada data, informasi, kerangka penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan, dan pertimbangan dari seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk pertimbangan profesional setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (5) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati status Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi: a. normal; atau b. Krisis Sistem Keuangan. (6) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi normal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penanganan permasalahan Sistem Keuangan dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. (7) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan. (8) Penyampaian rekomendasi kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan langkah penanganan kondisi Krisis Sistem Keuangan yang mencakup bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (9) Presiden memutuskan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam status Stabilitas Sistem Keuangan menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan sesuai dengan rekomendasi atau menolak rekomendasi status Stabilitas Sistem Keuangan yang disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 32 UU 9/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55; UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55; UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 10 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 11 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 21 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 27 dihapus oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kedua disisipkan oleh UU 4/2023
BAB IIIA disisipkan oleh UU 4/2023
BAB IVA disisipkan oleh UU 4/2023
Paragraf 1 disisipkan oleh UU 4/2023
Paragraf 2 disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16E disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 28A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 29A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 31A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 34A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 42A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 46A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 46B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 47A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kedua diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Keempat diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kelima diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Ketiga diubah oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 18 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 19 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 20 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 26 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 30 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 4 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 41 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 7 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023