Pasal 16C

UU 9/2016 — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 276 angka 3 (Pasal 16C UU 9/2016).

(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf b dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai: a. tingkat kesehatan; b. tingkat likuiditas; dan/atau c. tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko. (2) Penetapan Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan dan Bank mengajukan permintaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana kepada Bank setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permohonan Bank. (4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (5). (5) Dalam hal Bank menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan. (6) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan: a. Bank umum wajib menerapkan: 1. rencana aksi pemulihan yang sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan; 2. langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal rencana aksi pemulihannya belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan 3. menyampaikan realisasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. Otoritas Jasa Keuangan memastikan pelaksanaan rencana aksi pemulihan Bank umum atau langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau c. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan: 1. uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi Bank secara keseluruhan; 2. penjajakan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank; dan/atau 3. penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih Bank. (7) Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank dalam penyehatan untuk: a. menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material; dan b. mendukung pelak anaan tindakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c. (8) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. memerintahkan Bank untuk menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan kewajiban Bank kepada pihak lain; b. memerintahkan Bank untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; c. membatasi kegiatan usaha tertentu Bank; dan/atau d. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di Bank. (9) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan. (10) Ketentuan mengenai pemenuhan tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 16C UU 9/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55; UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55; UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 10 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 11 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 21 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 27 dihapus oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kedua disisipkan oleh UU 4/2023
BAB IIIA disisipkan oleh UU 4/2023
BAB IVA disisipkan oleh UU 4/2023
Paragraf 1 disisipkan oleh UU 4/2023
Paragraf 2 disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 16E disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 18C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 28A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 29A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 31A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 34A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 42A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 46A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 46B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 47A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kedua diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Keempat diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Kelima diubah oleh UU 4/2023
BAB III Bagian Ketiga diubah oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 18 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 19 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 20 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 26 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 30 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 4 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 41 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 7 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023