BAB VI — PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN · BAB VI Bagian Kedua — Tugas, Fungsi, dan Wewenang
Pasal 44
UU 8/2010 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; danl. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 44 UU 8/2010
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 100 (PDF hlm. 40); Pasal 2 ayat (1), 3, 4, 5 dicabut sejak 02-01-2026 (Pasal 622 ayat (1) huruf x UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal 624 UU 1/2023)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.