Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN · BAB IV Bagian Ketiga — Pelaporan · BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 3 — Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan

Pasal 30

UU 8/2010 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK. (3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. peringatan; b. teguran tertulis; c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau d. denda administratif. (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 30 UU 8/2010

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 100 (PDF hlm. 40); Pasal 2 ayat (1), 3, 4, 5 dicabut sejak 02-01-2026 (Pasal 622 ayat (1) huruf x UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal 624 UU 1/2023)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.