BAB IV — PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN · BAB IV Bagian Ketiga — Pelaporan · BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 1 — Penyedia Jasa Keuangan
Pasal 26
UU 8/2010 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atauc. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 26 UU 8/2010
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 100 (PDF hlm. 40); Pasal 2 ayat (1), 3, 4, 5 dicabut sejak 02-01-2026 (Pasal 622 ayat (1) huruf x UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal 624 UU 1/2023)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.