BAB IV — PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN · BAB IV Bagian Kedua — Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Pasal 18
UU 8/2010 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.(2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; ataud. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.(4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.(5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:a. identifikasi Pengguna Jasa;b. verifikasi Pengguna Jasa; danc. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.(6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 18 UU 8/2010
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 100 (PDF hlm. 40); Pasal 2 ayat (1), 3, 4, 5 dicabut sejak 02-01-2026 (Pasal 622 ayat (1) huruf x UU 1/2023 sebagaimana diubah Pasal VII angka 55 UU 1/2026 jo. Pasal 624 UU 1/2023)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.