BAB VII — RAHASIA BANK

Pasal 42

UU 7/1992 — PERBANKAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 14 angka 41 (Pasal 42 UU 7/1992).

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk memperoleh informasi dari Bank mengenai Simpanan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari: a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; c. Ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi, atau ketua pengadilan negeri; atau d. pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atau jabatan satu tingkat di bawah pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. (3) Untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf g, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan izin kepada polisi atau jaksa untuk memperoleh informasi dari Bank berdasarkan undang-undang mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk di instansinya. (5) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan: a. nama dan jabatan polisi atau jaksa; b. nama pihak terkait yang dimintakan; dan c. uraian bahwa permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di negara peminta dan statusnya sebagai tersangka atau saksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 42 UU 7/1992

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 61 (PDF hlm. 32)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.

Pasal 19 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 31 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 41 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 51 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 12B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 13A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 19A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 28A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 30A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 37C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 37D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 37E disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 40A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 40B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 40C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 43A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 44B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 44C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 45A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 50B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 50C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 50D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 7A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 7B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 10 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 12A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 13 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 14 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 16 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 18 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 20 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 21 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 29 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 30 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 33 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 36 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 37 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 40 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 41A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 42 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 42A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 43 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 44 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 44A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 45 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 46 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 47 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 47A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 48 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 49 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 7 diubah oleh UU 4/2023
Tetap berlaku menurut UU 21/2008